Singapura Dirancang Amerika untuk Memperlemah Indonesia ?


INDOSEJATI.com - Keberadaan Singapura di Asia Tenggara sesungguhnya menjadi duri dalam daging bagi Republik Indonesia. Singapura menjadi negara yang terus berupaya memperlemah posisi Indonesia dengan mengeksploitasi kelemahan-kelemahan internal yang dimiliki Indonesia.

Singapura sejak awal dirancang untuk memperlemah Indonesia secara geopolitik dan geostrategis. Amerika Serikat (AS) dan Inggris adalah dua negara yang mendesain Singapura merdeka guna mengontrol Indonesia agar tidak bisa tumbuh menjadi kekuatan maritim paling disegani di kawasan Asia Tenggara.

Amerika Serikat (AS) dan Inggris merancang kebijakan strategis dengan menempatkan Singapura di bawah pengaruh kedua negara besar ini. Singapura kemungkinan memiliki perjanjian bilateral dengan AS dalam masalah keamanan dan militer. Ini wajar karena posisi Singapura yang terletak antara dua negara tetangganya yakni Indonesia dan Malaysia.

Adapun Singapura yang dijadikan sekutu AS karena negara adidaya ini mengantisipasi kebangkitan kaum nasionalis Indonesia yang sejak era Soekarno cenderung enggan didikte oleh pemerintah Washington. Hal yang paling ditakuti Amerika Serikat adalah kebangkitan kaum nasionalis yang menguasai pemerintahan di Indonesia dan terutama di tubuh TNI. Dalam strategi ini, AS berupaya agar TNI Angkatan Darat (AD) tetap berada di bawah pengaruh ideologinya, meskipun ini tampaknya semakin sulit ditancapkan.

Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang berasal dari Angkatan Darat yang menyatakan neoliberalisme lebih berbahaya dibandingkan PKI gaya baru, menunjukkan ia adalah seorang nasionalis dan bukan jenderal bermental KNIL.

Singapura merdeka dari Federasi Malaysia pada 9 Agustus 1965 secara geopolitik untuk memperlemah Indonesia karena pada waktu itu AS tidak yakin Indonesia bisa diselamatkan dari pengaruh kelompok nasionalis kiri dan PKI. Singapura meskipun mayoritas penduduknya etnis keturunan China namun secara realitas politik adalah sekutu AS dan bukan pro China. Dengan mengendalikan jantung perdagangan pelabuhan terpenting di Asia Tenggara maka Indonesia sulit mengembangkan kekuatan maritim dan lalu lintas perdagangan antar negara berada dibawah kendali pengaruh AS.

Singapura negara yang miskin akan sumber daya alam dengan penduduk yang tidak lebih dari 6 juta berkat pelabuhan internasional yang dimilikinya menjadi negara yang makmur. Sektor jasa bongkar muat kapal inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian negeri Singapura dan menjadikan negara tetangganya yang jauh lebih besar potensi ekonominya tidak berkutik dan seperti kerbau dicocok hidungnya.

Sejak era Orde Baru hingga SBY, pemerintah Indonesia tidak berani melawan status quo untuk menjinakkan Singapura dengan pendekatan geostrategi dan geopolitik yang cerdas. Pemerintah Indonesia juga tidak berani menekan pemerintah Singapura untuk menandatangani perjanjian ekstradisi antar kedua negara, meskipun pemerintah Indonesia mengetahui dan menyadari banyak koruptor dan pelaku pencucian uang menyimpan dan melakukan transaksi kejahatan di negara kota tersebut.

Bank-bank di Singapura telah lama menjadi tempat pencucian uang para koruptor dan transaksi pencucian uang baik melibatkan pengusaha, pejabat dan orang-orang kaya Indonesia. Banyak penjahat yang terlibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seperti mendiang Sudono Salim (Liem Sioe Liong), Sjamsul Nursalim, Agus Anwar dan lain-lain yang merugikan negara triliunan dan puluhan triliun bisa bersembunyi di Singapura secara aman. Pejabat-pejabat Indonesia baik sipil maupun militer lebih menikmati menjadi “piaraan” para konglomerat yang bersembunyi di negara tetangga.

Para eksportir Indonesia juga memarkir uang-uangnya di Singapura sehingga berdampak pada kecilnya cadangan devisa dan mata uang rupiah bisa dengan mudah “dipermainkan” atau digoyang” lewat pasar financial Singapura. Uang-uang orang-orang kaya Indonesia yang disimpan di Singapura menurut Kementerian Keuangan diperkirakan mencapai sedikitnya Rp 2.700 triliun. Anehnya negeri sebesar Indonesia yang memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke dan berpenduduk lebih dari 240 juta bisa “diatur” atau “diakali” oleh sebuah negera kecil yang berpenduduk kurang dari 6 juta jiwa.

Singapura bisa menjadi negara maju meskipun miskin sumber daya alam karena sejak era Orde Baru Soeharto, Indonesia tunduk pada kekuatan Nekolim (Neokolonialisme dan Neoimperialisme) Amerika Serikat (AS). Soeharto tidak menganggap Singapura sebagai benalu atau parasit bagi Indonesia. Orde Baru berkontribusi besar bagi Singapura dan Lee Kuan Yew bersahabat baik dengan Soeharto.

Jenderal-jenderal TNI Nasionalis memang tidak menyebut secara terus terang keberadaan Singapura yang menjadi perpanjangan tangan AS di Asia Tenggara. Para jenderal TNI nasionalis ini biasanya menyebut kekuatan ini sebagai “The Invisible Hand” atau kekuatan tangan tak kelihatan. Nekolim dalam bahasa Bung Karno dan The Invisible Hand dalam bahasa sejumlah jenderal TNI nasionalis adalah merujuk pada AS yang merupakan negara pusat kelompok Nekolim.

Setelah era reformasi, kekuatan The Invisible Hand ini juga menciptakan ranjau yang setiap saat bisa meledak baik di ujung Barat Indonesia maupun di ujung Timur Indonesia. Di Aceh, pemberlakuan Syariat Islam akan memudahkan pelepasan propinsi ini jika kelompok nasionalis menguat di pemerintahan sipil dan militer. Sementara separatisme di Papua akan diperkuat jika kepentingan nasional AS untuk terus mengeksploitasi kekayaan alam lewat perusahaan Freeport dihentikan atau diganggu gugat.

Maka tak mengherankan Singapura mengandalkan kekuatan militernya pada angkatan udara yang ditopang oleh AS. Singapura akibat memiliki banyak uang maka bisa memodernisasi AU sehingga menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. AU Singapura dipersiapkan oleh AS untuk menyerang wilayah Indonesia dalam waktu yang singkat dan mampu melumpuhkan titik-titik strategis.

Salah satu langkah strategis Singapura melemahkan pertahanan dan keamanan Indonesia adalah saat divestasi Indosat, perusahaan BUMN yang menguasai telekomunikasi dan satelit. Singapura membeli 42 persen saham Indosat lewat BUMNnya Singtel dan dibeli lewat STT. STT setelah terus menerus dikritik dan dipermasalahkan akuisisi tersebut, menjual sebagian besar sahamnya atau 40 persen kepada Qatar Telecom. Ini ibarat lepas dari mulut harimau lalu masuk mulut buaya.

Meskipun sama-sama dikuasai asing namun orang-orang Indonesia sangat keras sikapnya ketika dikuasai STT, namun nyaris tidak ada kritik tajam setelah Indosat dikuasai Qatar Telecom. Pada hal keduanya sama-sama perusahaan asing yang dijadikan proxy AS untuk mengintai dan memata-matai kekuatan Indonesia. Singapura dan Qatar adalah sama-sama sekutu AS dalam geopolitik global, namun respon yang diberikan sangat berbeda.

Kini dibawah pemerintahan Jokowi, Indonesia kembali ingin meletakkan kekuatan maritim sebagai prioritas pembangunan bangsa. Poros maritim dimulai dengan membangun infrastruktur pelabuhan dan tol laut secara besar-besaran. Pelabuhan-pelabuhan baru ini akan menggerakkan roda perekonomian di berbagai wilayah Indonesia terutama Indonesia Timur.

Sementara di Indonesia Barat, jika pemerintah Jokowi mampu membangun pelabuhan-pelabuhan baru di dekat Singapura seperti Batam, Bintan dan Kepualau Riau akan bisa menganggu keberadaan pelabuhan Singapura. Jika pemerintah konsisten maka harus dibuat strategi “pengepungan” terhadap pelabuhan Singapura. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru berkelas internasional bisa menggeser peran pelabuhan internasional Singapura di masa depan.

Untuk menjadi negara disegani Indonesia harus membangun kekuatan maritim dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Kaum nasionalis harus bersatu jika Indonesia ingin kembali mengalami kejayaan yang pernah dicapai di masa lalu. Jika negara sekecil Singapura masih mengendalikan keuangan dan perdagangan melalui pasar keuangan dan pelabuhan yang dimiliki, maka Indonesia tidak akan bisa berkembang menjadi kekuatan maritim yang disegani di Asia Tenggara.

The Invisible Hand memang akan menjadikan Singapura, Aceh dan Papua sebagai kartu yang bisa dimainkan agar kaum nasionalis tidak bangkit. AS tidak menghendaki Indonesia kembali dikuasai pemimpin yang berkarakter seperti Bung Karno dan militer/TNI nasionalis. TNI terutama AD tetap diupayakan berkiblat dan mendukung kepentingan AS mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia lewat perusahaan-perusahaan seperti Freeport, Newmont, ExxonMobile dan sebagainya.

AS memberikan program beasiswa pendidikan dan pelatihan para calon perwira TNI untuk bersekolah di lembaga-lembaga pendidikan bergengsi seperti West Point, Ford Leaven Worth, Ford Bragg dan Fort Benning. Tujuannya agar setelah lulus, para calon perwira itu mendukung nilai-nilai yang dianut AS terkait demokrasi dan HAM serta mendukung ideologi kapitalisme-liberalisme.

AS memang tidak bisa dilawan secara frontal karena sama dengan mati konyol. Bagaimanapun AS adalah negara adidaya dimana kekuasaan militernya paling disegani. Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini sudah tepat dengan tidak hanya menggantungkan AS sebagai satu-satunya mitra dalam kerjasama internasional.

Jokowi yang mendekati China dan Rusia memberikan pesan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat dan tidak mudah diatur oleh siapapun. Hal ini berbeda dibandingkan Indonesia masa Soeharto dan SBY yang tunduk dan menjadi “yes man” pada AS. Soeharto yang merupakan sekutu AS pada akhirnya juga digulingkan melalui skenario reformasi dimana Paman Sam menghendaki liberalisasi perekonomian Indonesia seluas-luasnya melalui IMF, Bank Dunia dan ADB.

Namun Jokowi harus juga mengukur kemampuan dan belajar dari dua pendahulunya yang nasionalis yakni Soekarno dan Gus Dur. Soekarno digulingkan lewat kudeta merangkak yang dipimpin Soeharto dan Gus Dur digulingkan lewat “kudeta konstitusi” yang dipelopori Akbar Tanjung, Amin Rais dan jenderal-jenderal TNI AS pro AS. Kudeta konstitusi ini kini marak di negara-negara Amerika Latin dimana AS telah mendongkel sejumlah pemimpin kiri Amerika Latin melalui proses konstitusi.


Sumber: Netralitas

Postingan terkait: