Buat Pengemplang Pajak, JOKOWI Papers Lebih Menakutkan Ketimbang PANAMA Papers


INDOSEJATI.com- Setelah dokumen Mossack Fonseca yang bernama Panama Papers bocor ke publik, kini ‘pengemplang pajak’ kembali dikejutkan dengan dengan kemunculan ‘Jokowi Papers’.

Kita tentunya masih ingat pada 2014 silam semua orang menertawakan Jokowi yang hanya seorang petugas partai bisa menjadi Presiden ke-7 Indonesia, kala itu ia belum dianggap seorang negarawan dan dianggap hanya bisa plonga-plongo. Namun kini, semua orang ketakutan dengan langkah Jokowi.

Jokowi yang visioner ini, seperti mampu melihat dengan jelas apa yang akan terjadi. Kita semua masih ingat dengan kejadian tahun 2015 lalu, langkah berani Jokowi membekukan PSSI membuat kaget Indonesia, bahkan SBY tidak berani melakukannya. Saat itu Jokowi dianggap memundurkan sepakbola Indonesia.

Hingga beberapa saat kemudian terkuak skandal korupsi besar di FIFA dan kini semua pendukung La Nyalla yang merupakan ketua umum PSSI dan dianggap seorang visioner dalam dunia sepakbola Indonesia dijadikan tersangka.

Kemudian, La Nyalla kabur ke Malaysia, lalu pindah ke Singapura dan sampai saat ini masih menjadi buronan pihak berwajib.

Kini, giliran semua pengusaha pengemplang pajak ketakutan dengan langkah Jokowi. Tahun 2015 silam DPR menolak keras Tax Amnesty yang dianggap bisa mengembalikan uang yang seharusnya milik Indonesia, dapat kembali lagi ke Indonesia, agar bisa meningkatkan potensi pendapatan negara melalui pajak.

Awalnya banyak yang menolak karena disinyalir mereka yang menolak ini juga menyimpan dananya di luar negeri untuk menghindari pajak yang nilainya bukan kepalang. Namun sekarang sudah tidak lagi.

DPR tak bisa melawan arus dan tetap menentang, apalagi ini adalah tentang Panama Papers yang merupakan kasus global yang mendunia, kini telah bocor dari perusahaan penyimpan keuangan Mossack Fenseca ke publik dunia.

Selain itu memang Tax Amnesty ini akan menimbulkan reaksi kuat dari negara negara yang disinggahi oleh mereka.

Seperti yang sudah dilakukan oleh Singapura untuk menangkal Tax Amnesty ini adalah dengan memberikan kemudahan warga negara Singapura bagi mereka yang tinggal satu atap dengan warga Singapura lainnya. Jadi wajar kalau banyak pihak yang meragukan Tax Amnesty akan berjalan dengan baik.

Bocornya dana Panama Papers beberapa waktu yang lalu membuat gempar dunia, bagaimana tidak, ternyata banyak nama-nama petinggi dan kepala pemerintahan terkenal dunia yang namanya tercatut dalam dokumen ini hingga para atlet dunia, salah satunya adalah pesepakbola dunia Lionel Messi, dan tak kalah menariknya termasuk juga para pengusaha dan para politikus asal Indonesia.

Beberapa pihak mengatakan kalau Panama Papers yang mengejutkan dunia tidaklah terlalu mengejutkan. Beberapa saat setelah Panama Papers terkuak Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, ia mengklaim kalau data yang dimiliki oleh Jokowi akan lebih menakutkan para pengemplang pajak.

“Data yang kami terima ini berbeda dari Panama Papers. Kami terima resmi dari otoritas negara lain. Nanti akan kami bandingkan dengan Panama Papers. Kalau konsisten berarti cocok, dan itu akan menambah potensi penggalian kita”, ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Pernyataan ini kemudian diperkuat oleh pernyataan Jokowi mengenai data yang ia punyai dan kemudian disebut oleh publik sebagai Jokowi Papers.

“Kondisi keterbukaan yang kita tidak bisa tolak. Sebentar lagi ada keterbukaan di bidang perbankan internasional 2017 – 2018. Siapapun simpanan sudah dibuka total, meski keduluan oleh Panama Papers. Tapi sebelum Panama Papers-pun saya (Jokowi) sudah punya satu bundle nama-nama”, ujar Presiden Joko Widodo.

“Bapak simpan di Swiss saya tahu, Bapak simpan di Singapura saya tahu, Bapak simpan di TPPI saya tahu. Begitu sangat terbukanya dunia ini. Tapi nanti 2017-2018 dibuka total. Inilah keterbukaan yang mau tidak mau, siap tidak siap, harus kita hadapi. Keterbukaan semua bank, internasional akan buka-bukaan semuanya”, tambah Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Jokowi ini tentunya mengingatkan kita pada pernyataan Jokowi jauh sebelum Panama Papers terkuak ke publik.

“Kamu simpan uang di Singapura, di Swiss, berapa triliun, berapa miliar, kita semua akan tahu. Jadi bapak ibu kalau ada simpanan uang di Swiss, Singapura, Hong Kong, nanti tidak bisa ditutupi lagi, jadi bagi yang simpanannya banyak, hati hati”, ujar Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia bersama mayoritas negara-negara G-20 telah sepakat dengan keterbukaan informasi.

G-20 termasuk Indonesia, sepakat mengadaptasi ketentuan keterbukaan informasi perbankan untuk keperluan pajak pada tahun 2017, atau lebih cepat satu tahun dari rencana sebelumnya, yaitu di tahun 2018.

Tapi dengan adanya Panama Papers yang lebih dulu bocor tersebut, membuat banyak pihak meminta data-data yang dimiliki oleh Jokowi ini, juga segera dirilis ke publik.

“Kalo kamu ga mau saya ampuni 2016 ini gapapa, nanti kami ciduk dan publik akan menilai kamu sebagai penghianat”, ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

“Presiden bisa paksa Dirjen Pajak, PPATK untuk merespons nama-nama yang ada di ‘Panama Papers’ dengan merilis ‘Jokowi Papers’. Supaya publik tahu siapa saja daftar nama orang yang tidak bayar pajak itu”, ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

“Dengan cara ini artinya data-data nasabah perbankan bukan menjadi satu kerahasiaan lagi dan bisa diakses oleh otoritas negara manapun dunia. Sebagai presiden, beliau akan mengetahui seluruh aset dan dana setiap warga negara di Indonesia. Termasuk aset dan dana yang disimpan di Swiss dan Singapura”, jelas Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Nah, sekarang para pengusaha pengemplang pajak tidak akan bisa menghindar lagi dari Jokowi. Semoga dengan langkah ini akan bisa mengembalikan uang yang seharusnya milik Indonesia kembali ke negara ini untuk membayar pajaknya kepada negara Republik Indonesia, dimana mereka menikmati hidup, menghirup, bernafas, berbisnis, memperoleh penghasilan dan mengeruk keuntungan serta tinggal sebagai warga negara Indonesia.(*)



Sumber:bisniskeuangan.kompas.com / hello-pet.com / forums merdeka

Postingan terkait: